Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks keuangan Islam, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, pemerintah telah mengakui zakat sebagai bagian dari sistem keuangan nasional dengan memberikan fasilitas pengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar zakat melalui lembaga resmi.

Salah satu lembaga zakat yang berperan aktif dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat adalah Lembaga ZISWAF CT ARSA. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kebijakan perpajakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Bukti setor zakat dari Lembaga ZISWAF CT ARSA dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan keuntungan ganda bagi wajib pajak, baik dari sisi spiritual maupun finansial.

Dasar Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus memberikan keringanan beban pajak bagi mereka yang telah berzakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi yang telah disahkan oleh pemerintah memiliki manfaat perpajakan bagi wajib pajak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan zakat secara lebih profesional, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang kredibel dan terjamin akuntabilitasnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Ketentuan ini memberikan keringanan pajak bagi mereka yang menunaikan kewajiban zakat, sehingga tidak hanya memberikan manfaat spiritual tetapi juga keuntungan dari sisi perpajakan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyalurkan zakat melalui jalur resmi.

Untuk memperjelas ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menyatakan bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah memastikan bahwa hanya lembaga yang terdaftar dan diawasi yang dapat menerima zakat dengan manfaat pengurangan pajak. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan zakat, serta memastikan dana zakat digunakan secara efektif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk penegasan lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010 mengatur bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak jika disertai dengan bukti setor dari lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah. Bukti setor ini menjadi elemen penting dalam administrasi perpajakan, karena menjadi syarat utama bagi wajib pajak yang ingin mengklaim zakat sebagai pengurang pajak. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-3/Pj/2023, Lembaga ZISWAF CT ARSA tersurat sebagai lembaga resmi yang bukti setor zakatnya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Dengan adanya aturan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap transaksi zakat yang diklaim sebagai pengurang pajak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui regulasi ini, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan penghimpunan zakat, tetapi juga memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang menunaikan zakat melalui jalur resmi menjadi daya tarik tersendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Dengan meningkatnya penghimpunan zakat, manfaatnya dapat lebih luas dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan utama zakat dalam menyejahterakan umat dapat lebih optimal tercapai.

Zakat Penghasilan dan Harta

Terkumpul Rp 299.377.618

29.94%

Target : Rp 1.000.000.000

Zakat Sekarang

Prosedur

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, wajib pajak yang membayarkan zakat melalui lembaga resmi seperti ZISWAF CT ARSA dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak ini secara sah dan sesuai regulasi. Agar zakat yang dibayarkan melalui Lembaga ZISWAF CT ARSA dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan administratif.

Pertama, zakat yang ingin dikurangkan dari pajak harus dibayarkan melalui lembaga amil zakat yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah. Salah satu contoh lembaga resmi adalah Lembaga ZISWAF CT ARSA, selain itu juga dapat melalui lembaga amil zakat lain yang telah terdaftar dan memiliki legalitas yang diakui. Pembayaran melalui lembaga resmi ini memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku, sehingga dana zakat benar-benar tersalurkan kepada yang berhak.

Setelah membayar zakat, wajib pajak harus memperoleh bukti setor zakat yang sah dari lembaga amil zakat tersebut. Bukti setor ini berfungsi sebagai dokumen yang membuktikan bahwa zakat telah dibayarkan melalui jalur yang benar. Beberapa informasi penting yang harus tercantum dalam bukti setor adalah nama wajib pajak, jumlah zakat yang dibayarkan, tanggal pembayaran, serta tanda tangan atau stempel resmi dari lembaga zakat. Tanpa bukti setor yang valid, wajib pajak tidak dapat mengklaim zakatnya sebagai pengurang pajak dalam laporan pajak tahunan.

Langkah terakhir adalah melampirkan bukti setor zakat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai dokumen pendukung. Wajib pajak harus menyertakan bukti ini saat melaporkan pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak agar zakat yang telah dibayarkan dapat diakui sebagai pengurang PKP. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat berkurang sesuai dengan besaran zakat yang telah disetorkan.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, wajib pajak dapat memperoleh manfaat perpajakan dari zakat yang telah ditunaikannya.

Manfaat yang Lebih Luas

Kebijakan pengurangan pajak dari zakat memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak dan masyarakat secara luas. Insentif ini tidak hanya meringankan beban pajak bagi individu maupun badan usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dengan memastikan dana zakat dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan ini, zakat yang dibayarkan tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi wajib pajak dan masyarakat penerima zakat.

Salah satu manfaat utama dari kebijakan ini adalah meringankan beban pajak bagi wajib pajak. Dengan mengurangi PKP, jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Hal ini memberikan keringanan finansial bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sehingga mereka dapat mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Selain itu, insentif ini juga dapat mendorong lebih banyak orang untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi karena adanya manfaat pajak yang diperoleh.

Selain meringankan beban pajak, kebijakan ini juga mendukung keberlanjutan program sosial. Zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti Lembaga ZISWAF CT ARSA memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak secara transparan. Dengan demikian, dana zakat dapat berperan dalam mendukung berbagai program sosial seperti bantuan untuk kaum dhuafa, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta program lain yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Manfaat lainnya adalah memastikan bahwa wajib pajak dapat menjalankan kewajiban agama dengan lebih optimal. Membayar zakat melalui lembaga yang kredibel tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pengurangan pajak, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban agama dijalankan dengan lebih baik. Dengan menyalurkan zakat ke lembaga resmi, dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan sampai kepada penerima yang berhak, sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh umat.

Selain manfaat individu dan sosial, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi zakat. Adanya regulasi yang mengatur pencatatan dan pelaporan zakat dalam sistem perpajakan turut meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya bukti setor zakat yang sah dan pelaporan dalam SPT Tahunan, dana zakat yang disalurkan oleh wajib pajak dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Hal ini membantu menciptakan sistem zakat yang lebih terpercaya dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menunaikan zakat melalui jalur resmi.

Bukti Setor Zakat dari Lembaga ZISWAF CT ARSA memiliki nilai lebih bagi wajib pajak karena dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan membayarkan zakat melalui lembaga yang telah diakui oleh pemerintah, masyarakat tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga memperoleh manfaat perpajakan yang dapat meringankan beban finansial mereka.   Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal. Dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak dalam hal pengurangan pajak penghasilan.

Yuk! Tunaikan zakat melalui Lembaga ZISWAF CT ARSA ..